Guru Nilai Wacana Kembalinya Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bagi Siswa SMA Terlalu Terburu-buru

Pati, NU Online

Wacana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengembalikan sistem penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa bagi siswa SMA menuai polemik. Hal ini ditanggapi secara beragam oleh pelaksana kebijakan pendidikan di daerah.

Wakil Kepala (Waka) bagian Kurikulum SMAN 1 Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Mashuri menilai jika wacana tersebut diimplementasikan, maka itu terlalu terburu-buru.

Menurutnya, Kurikulum Merdeka baru saja berjalan selama 3 tahun di sekolah pada umumnya dan 4 tahun untuk sekolah penggerak.

"Jadi mungkin betul belum ada kajian," ujarnya saat diwawancarai NU Online pada Rabu (30/4/2025)

Ia juga menilai bahwa implementasi kebijakan pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bukanlah sesuatu yang mendesak atau urgen.

"Saya rasa sudah cukup bagus dengan format mapel (mata pelajaran) pilihan. Kan di sana juga siswa bisa memilih mapel yang bernuansa IPA, IPS, atau bahasa," jelasnya.
 

Ia menyebut dampak positif dari implementasi kebijakan tersebut yakni perencanaan pembagian jam mengajar bagi guru dan distribusinya lebih mudah. Namun, dampak negatifnya akan menimbulkan kasta dalam jurusan, yaitu jurusan IPA menjadi kasta tertinggi.

"Biasanya siswa atau orang tua siswa akan berebut untuk masuk IPA, sehingga memang betul seolah-olah ada kastanisasi dalam penjurusan," jelasnya.

Dampak lain, untuk siswa tidak terlalu berpengaruh karena penerapan kebijakan itu biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru. Namun, bagi sekolah dan guru akan terdampak pada pemenuhan jam mengajar kaitannya dengan syarat pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

"Kalau memang diterapkan, kita ini merupakan bagian dari Kemendikdasmen, tentunya ya harus siap," katanya.

Mashuri membenarkan asumsi terkait nihilnya grand design atau desain besar sistem pendidikan Indonesia yang setiap berganti menteri, ganti pula kebijakan, bahkan kurikulum. Ia menyatakan pihkanya sebagai pelaksana kebijakan di lapangan merasa direpotkan akan hal itu.

Terutama terkait administrasi pembelajaran dan sebagainya. "Ya intinya kita harus terus belajar dalam mengikuti perubahan," ucapnya.

 

Sementara itu, Guru Mata Pelajaran (Mapel) Ekonomi  SMAN 1 Jakenan Rif'an Zaenal Ehwan menyambut positif wacana pengaktifan kembali penjurusan di SMA. 

Menurutnya, secara esensi sistem penjurusan itu baik dan lebih sederhana, namun perlu ada pertimbangan lain terkait penyesuain dalam kebijakan tersebut.

"Kami berharap ada penyesuaian, karena tantangan zaman tidak hanya sesederhana memilih antara IPA dan IPS," ujarnya.

Namun, ia juga mengkritik wacana kebijakan tersebut. Sebab apabila terlalu sering mengganti kebijakan saat menterinya diganti baru, maka akan membuat pendidikan Indonesia semakin jauh tertinggal.

Kata Rif'an, hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan. Apalagi kalau yang diubah adalah fondasi atau hal mendasar.

Ia justru memberi masukan kepada pemerintah sebelum menerapkan wacana kebijakan pengembalian jurusan IPA, IPS, dan Bahasa bagi siswa SMA itu. Menurutnya, kebijakan harus dikorelasikan dulu dengan kebijakan kampus, serapan industri, dan tantangan zaman, termasuk ketersediaan dan kemampuan guru pengampu.

"Yang perlu digarisbawahi, kemampuan dasar harus tetap dikuasai. Jangan dengan dalih kemajuan zaman, tapi kemampuan dasar, attitude, mentality malah terlewatkan," tegasnya.

Menurut Rif'an, sistem penjurusan bisa didasarkan pada peminatan. Ia menggolongkan peminatan atau penjurusan itu menjadi empat rumpun pelajaran. Pertama, rumpun IPA yang terdiri dari saintek dan energi. Kedua, rumpun IPS yang terdiri dari ilmu sosial, hukum, bisnis keuangan, politik, ekonomi, dan psikologi.

Ketiga, rumpun seni dan bahasa yakni industri kreatif, ekonomi kreatif, dan bahasa asing. Keempat, rumpun komputer dan teknologi informasi.

"Ini wujud penyesuaian kompetensi dan tantangan zaman," katanya.

Meski begitu, ia mengaku siap apabila wacana kebijakan penjurusan itu resmi diimplementasikan. Ia akan cepat beradaptasi, karena SMAN 1 Jakenan merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kemendikdasmen.

"Karena (kalau) Kementerian Pendidikan kini telah mengambil kebijakan, ya guru memang harus jadi pihak yang paling cepat adaptasi. Kalau tidak ya siswanya gelagapan," tegasnya.