Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bahwa plafon (batas tertinggi) Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 50 juta yang ditetapkan Pemerintah masih terlalu tinggi. PBNU meminta Pemerintah menurunkannya menjadi maksimal Rp. 10 juta agar KUR benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat lapisan bawah.
Hal ini disampaikan oleh KH Said Aqil Siradj saat memenuhi undangan Presiden RI di Istana Negara, Jum'at (22/10). “Kalau palfonnya masih lima puluh juta rupiah, maka tidak semua masyarakat bawah bisa menikmati KUR. Karena besaran itu (Rp. 50 juta) tergolong bisnis menengah,” ungkap Kang Said kepada SBY.<>
Masukan dari PBNU ini direspon dengan baik oleh SBY dan akan segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Pada saat itu rombongan PBNU diterima SBY yang didampingi Sudi Silalahi (Menteri Sekretaris Negara), Suryadharma Ali (Menteri Agama), dan Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).
“Sekarang ini masih banyak orang yang bekerja memecah batu, kemudian menjualnya dengan harga enam ratus rupiah tiap keranjangnya. Ini harus kita perhatikan. Saat ini kita sudah merasakan pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya belum,” tegasnya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja. Tujuan Program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. (bil)
Terpopuler
1
Idul Adha Berpotensi Tak Sama, Ketinggian Hilal Dzulhijjah 1446 H di Indonesia dan Arab Berbeda
2
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1446 H Jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025 M
3
Hilal Terlihat, PBNU Ikhbarkan Idul Adha 1446 H Jatuh pada Jumat, 6 Juni 2025
4
Gus Baha Ungkap Baca Lafadz Allah saat Takbiratul Ihram yang Bisa Jadikan Shalat Tak Sah
5
Pengrajin Asal Cianjur Sulap Tenda Mina Jadi Pondok Teduh dan Hijau
6
Pos-Pos Petugas Penentu Kelancaran Lalu Lintas Jamaah di Jamarat Mina
Terkini
Lihat Semua