Nasional
Wujudkan Desa Maju dan Mandiri, Pemerintah Dorong BUMDES ‘Naik Kelas’
NU Online · Jumat, 6 Desember 2019 | 13:00 WIB
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid (baju putih). (NU Online/Rahmadn Ahdori)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di berbagai penjuru Nusantara untuk terus berinovasi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Upaya itu dapat dilakukan pihak desa dengan meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di berbagai penjuru Nusantara untuk terus berinovasi mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Upaya itu dapat dilakukan pihak desa dengan meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Selama ini BUMDes yang dikelola ribuan desa di Indonesia belum mengalami perkembangan yang signifikan. Untuk itu pihak Kemendes PDTT akan terus melakukan pantauan agar BUMDes tersebut ‘naik kelas’, dengan begitu potensi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Maju kian cemerlang.
Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid, mengatakan, sejak digulirkannya dana desa oleh pemerintah pada 2014 lalu, sudah ada 4.712 BUMDes yang dikelola oleh masing-masing desa. Jika dipersentasikan dengan jumlah desa yang mencapai 74 ribu, maka jumlah desa yang telah memiliki BUMDes sebesar 60 persen.
“Ada BUMDes pemula, BUMDes berkembang dan BUMDes maju. Tugas kita mendorong percepatan supaya BUMDes itu naik kelas, sehingga desa kita maju dan mandiri,” kata Taufik Madjid kepada NU Online di Jakarta, Jumat (6/12).
Ia mengungkapkan, indeks desa membangun yang dirumuskan pemerintah pusat terdiri dari dimensi sosial, dimensi ekonomi, dan dimensi ekologi. Tiga dimensi tersebut dibuat untuk mendorong 10 ribu desa tertinggal mengalami perubahan. Selain itu, indikator tiga dimensi juga untuk mewujudkan 500 desa berkembang beralih status menjadi desa yang maju dan mandiri.
“Apa dimensi sosial itu? Kita ingin mengukur akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar. Terhadap pelayanan air bersih, terhadap pendidikan yang bisa diakses dengan cepat akses terhadap pelayanan kesehatan,” katanya.
Sedangkan dimensi ekonomi yakni masyarakat desa yang memiliki kemudahan untuk mengakses permodalan dan usaha-usaha kecil di masyarakat oleh desa. Dan dimensi ekologi adalah sikap masyarakat untuk mewujudkan desa mereka yang aman bencana alam dan sebagainya.
Kontributor: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Tujuh Amalan yang Terus Mengalir Pahalanya
2
Khutbah Jumat: Lima Ibadah Sosial yang Dirindukan Surga
3
Fantasi Sedarah, Psikiater Jelaskan Faktor Penyebab dan Penanganannya
4
Khutbah Jumat: Menyambut Idul Adha dengan Iman dan Syukur
5
Pergunu Buka Pendaftaran Beasiswa Kuliah di Universitas KH Abdul Chalim Tahun Ajaran 2025
6
Pakai Celana Dalam saat Ihram Wajib Bayar Dam
Terkini
Lihat Semua
