Gusdurian Kritik Prabowo soal Demo UU TNI: Fokus Tuntutan Masalah, Bukan Dalangnya

Jakarta, NU Online

Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menyayangkan respons Presiden Prabowo yang mencurigai aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) didalangi oleh pihak asing. Menurut Alissa, pernyataan atau respons Prabowo itu adalah sebuah kekeliruan.

Alissa menegaskan, Prabowo perlu mampu bersikap dalam fokus terhadap tuntutan masalah yang disurakan oleh pihak demontran, bukan justru menuding ada dalang yang menunggangi aksi tersebut.

"Saya justru meyayangkan kepada Presiden justru fokusnya kepada intervensi asing, siapakah yang ada di belakangnya? Karena menurut saya, itu nggak penting. Yang harus dilihat adalah ini orang-orang berdemo menyatakan apa? Apakah itu hal penting (atau) tidak (bagi) kita sebagai bangsa?" kata Alissa usai Halal Bihalal di Lantai 3 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (10/4/2025)

Alissa mengatakan, orang NU atau Nahdliyin telah terikat oleh kaidah yang menyatakan tasharruful imam ala raiyah manutun bil mashlahah atau kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan.

"Artinya ukurannya itu, yang didemokan itu bagian dari kemaslahatan umat tidak? Bagian dari kemaslahatan bangsa tidak? Kalau iya, mau itu datangnya dari mana, itu nggak usah dipikirin, harusnya itu," jelasnya.

Sebab jika Prabowo fokus pada aktor di balik demonstrasi menolak UU TNI, maka justru akan menghilangkan substansi sehingga tak mampu lagi mendengar suara rakyat.

"Karena kalau kita fokusnya kepada siapa aktornya, justru substansinya akan ketinggalan. Menurut saya, pada akhirnya kalau terperangkap pada pemikiran itu, maka pemerintah tidak akan bisa merespons kondisi ini dengan baik dan mendengar suara rakyat dengan nurani yang jernih karena sudah terperangkap dengan: ini pasti antek asing, ini pasti ini, ini pasti itu," tambahnya.

Alissa menegaskan, Gusdurian sejak awal telah memandang bahwa demonstrasi adalah bagian dari kemerdekaan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kemerdekaan ini dilindungi oleh konstitusi negara, sehingga menjadi bagian dari mekanisme saling mengontrol dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam proses demokrasi.

Putri sulung Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menilai, tentara sudah bersikap berlebihan dengan mendatangkan alat untuk berperang saat pengesahan revisi UU TNI di DPR, pada Maret 2025 lalu.

"Untuk demo kemarin sebetulnya kita concern, karena kita tahu pada saat pengesahan RUU itu kan banyak sekali tentara yang ada di sana, lalu banyak sekali yang sebetulnya itu adalah peralatan tempur. Itu menurut saya sudah berlebihan, jadi tidak boleh menggunakan peralatan seperti itu kepada warga negara Indonesia," ujarnya.

Alissa juga menyoroti tindakan aparat kepolisian yang represif terhadap massa aksi ketika demonstrasi menolak revisi UU TNI. Sebab baginya, polisi seharusnya melindungi massa aksi, apa pun tuntutannya, selama disuarakan demi kemaslahatan.

 

"Biarlah yang namanya anak bangsa mereka mau demo ya biarin saja, yang harus dijaga seharusnya adalah merusak peralatan, institusi, vandalisme, itu yang seharusnya dicegah," terangnya.